galakon

GEDUNG SATE

Gedung Sate saat ini berfungsi sebagai Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jl. Diponegoro No.22 Bandung. Sayap Timur Gedung Sate sekarang ditempati oleh Kantor Pusat Pos dan Giro yang pada tempo dulu disebut PTT. Sedangkan bangunan tambahan pada sayap Barat, merupakan Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat.

Gedung Sate pada Zaman Kolonial Belanda dikenal dengan nama bangunan Gouvernements Bedrijven disingkat “GB” atau Pusat Instansi Pemerintahan. Awal bangunan dimulai dengan peletakan batu pertama pada tanggal 27 Juli 1920, oleh Nona Johanna Catherina Coops putri sulung Walikota Bandung B. Coops yang didampingi Nona Petronella Roeslofsen yang mewakili Gubernur Jenderal di Batavia. Pada awal tahun 1924 Gedung Hoofdbureau PTT rampung dikerjakan, disusul dengan selesai dibangunnya Induk Gedung Sate dan Perpustakaan Tehnik yang paling lengkap di Asia Tenggara, pada bulan September 1942.

Gedung Sate dirancang oleh arsitek Belanda Ir. J. Gerber dari Jawatan Gedung-gedung Negara (landsgebouwendients), dibantu oleh sebuah tim yang terdiri dari: Kol. Genie (Purn.) V.L. Slor dari Genie Militair, Ir. E.H. De Roo dan Ir. G. Hendriks yang mewakili Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang dan Gemeentelijk Bouwbedriff (Perusahaan bangunan Kotapraja) Bandung. Langgam arsitektur Gedung Sate terinspirasi gaya bangunan Italia di Zaman Renaissance. Dan sebagaimana umumnya bangunan resmi yang didirikan oleh BOW, selain mengungkapkan kesan anggun, indah, megah, dan monumental, penantaan bangunan pada umumnya berbentuk simetris. Selain itu juga adanya pemakaian elemen lengkungan yang ritmis, berulang-ulang (repetisi) sehingga menciptakan “irama arsitektur” yang menyenangkan, indah dan unik.

Pada dinding fasade depan Gedung Sate terdapat ornamen berciri tradisional, seperti pada bangunan candi-candi Hindu. Sedangkan ditengah-tengah bangunan induk Gedung Sate, tegak berdiri menara dengan atap bersusun atau yang disebut “tumpang” seperti Meru di Bali atau atap Pagoda. Bagian atasnya yang menjulang menyerupai tusukan sate, karenanya secara popular rakyat memberi nama gedung itu “Gedung Sate”.

Bangunan menjadi unik bentuknya, karena merupakan perpaduan dengan gaya arsitektur Barat. Perpaduan gaya Timur dan Barat itu merupakan eksperimen dari pencarian sebuah bentuk identitas Arsitektur Tradisional Indonesia dengan kemahiran konstruksi Barat. Hal ini dapat dilihat pada bangunan Gedung Sate atau bangunan induk Kampus ITB, yang sering disebut sebagai Indo Europeeschen Architectuur Stijl atau Gaya Arsitektur Indonesia Eropa.

Maestro Arsitek dari Negeri Belanda Dr. Hendrik Petrus Berlage dalam kunjungannya ke Kota Bandung pada bulan April 1923, sempat menyatakan bahwa bangunan Gedung Sate beserta rancangan kompleks Pusat Perkantoran Instansi Pemerintahan Sipil Hindia Belanda di Bandung itu merupakan sebuah karya besar. Gedung Sate pada hakekatnya cuma merupakan bagian kecil atau sekita 5% dari “Kompleks Pusat Perkantoran Insatansi Pemerintah Sipil” Hindia Belanda yang menempati lahan Bandung Utara seluas 27.000 meter persegi yang disediakan oleh Gemeente Van Bandoeng lewat Raadbesluit yang disahkan pada tanggal 18 Desember 1929.

Pembangunan Gedung Sate erat kaitannya dengan rencan Pemerintah Kolonial Belanda di Zaman Gubernur Jenderal J.P. Van Limburg Stirum yang memerintah antara Tahun 1916-1921 untuk melaksanakan usul H.F. Tillema pada Tahun 1916, seorang ahli Kesehatan Lingkungan dari Semarang, agar Ibukota Nusantara dalam hal ini Hindia Belanda dipindahkan dari Batavia atau Jakarta sekarang ke Kota Bandung.

Sejumlah Instansi atau departemen pemerintahan, dipindahkan dari Batavia, yang akan mendirikan gedung perkantorannya di sekitar Gedung Sate. Diantaranya Departement Verkeeren en Waterstaat (Departemen Lalu Lintas dan Pengairan) atau DPU sekarang, Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat PTT), Departement van Onderwijs en Eeredients (Departemen Pendidikan dan Pengajaran), Departement van Financien (Departement Keuangan), Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri), Departement van Economische Zaken (Departemen Perekonomian), Hoge Raad (Mahkamah Agung), Volksraan (Dewan Rakyat), Centraall Regeering (Pusat pemerintahan), Algemeene Secretarie (Sekretariat Umum), Paleis van Gouverneur General (Istana Gubernur Jenderal), Balai Negara, Pusat Laboratorium Geologi.

Akibat terjadinya resesi ekonomi (malaise) di tahun 1930-an, akhirnya rencana pemindahan ibukota negara beserta bangunan-banguan pemerintah pusat dari Batavia ke Bandung tidak dilanjutkan. Sedangkan bangunan-bangunan yang sempat dirampungkan diantaranya Gedung Departement Verkeer en Waterstaat (Gedung Sate), Hoofdbureau PTT (Kantor Pusat Pos dan Giro), Laboratorium dan Museum Geologi, serta bangunan Pensioen Fonds (Dana Pensiun) yang kini menjadi Gedung Dwi Warna.

Dalam masa perang kemerdekaan Gedung Sate memiliki nilai histories. Pada tanggal 3 Desember 1945, tujuh orang pemuda pejuang yang mempertahankan bangunan tersebut gugur melawan Pasukan Ghurka yang datang menyerang. Kini sebuah monumen peringatan bagi pahlawan yang gugur itu, berdiri tegak di depan Gedung sate. Sejak tahun 1977, sebuah bangunan besar dengan kontekstual yang serasi, tegak menyesuaikan bentuk terhadap langgam arsitektur banguanan Gedung sate, rancangan arsitek Ir. Sudibyo, yang kini berfungsi menjadi gedung DPRD Propinsi Jawa Barat.

GEDUNG DWI WARNA

Bangunan kuno ini terletak di Jalan Dipanegoro No.59 Bandung yang oleh Bung Karno (Presiden pertama RI) diberi nama Dwi Warna, setelah Negara Pasundan bersatu kembali ke Negara kesatuan RI pada tahun 1949. Gedung Dwi Warna ini juga pernah menjadi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan gedung Sekretariat Konferensi Asia-Afrika.

Setelah selesai Konferensi Asia Afrika, Gedung Dwi Warna menjadi Kantor Pusat Pensiunan dan Pegawai. Setelah itu menjadi Kantor Pusat Administrasi Belanja Pegawai yang namanya Sub. Direktorat Pengumpulan Data Seluruh Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1940 dibawah pengawasan Technische Dients Voor Stadsgemeente Bandung, yang diperuntukkan sebagai tempat dana pensiun seluruh Indonesia. Pada waktu Pemerintahan Jepang berkuasa di Indonesia, gedung ini dipergunakan sebagai Gedung Kennpe Tai. Kemudian pada masa pendudukan Belanda berfungsi sebagai Gedung “Recomba”, dan pada masa Negara Pasundan dipakai sebagai Gedung Parlemen Negara Pasundan. Di gedung ini pula dilakukan demonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan agar kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

GEDUNG MERDEKA

Gedung Merdeka merupakan salah satu gedung bersejarah yang terletak di pusat kota Bandung tepatnya di Jalan Asia Afrika No.65 Bandung. Gedung Merdeka pernah digunakan sebagai tempat diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18-24 April 1955. Selain itu juga pernah digunakan sebagai tempat sidang-sidang sekaligus Sekretariat Konstituante pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1959. Kantor Badan Perancang Nasional, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Tahun 1960-1965, Konferensi Islam Asia-Afrika pada Tahun 1965, dan pertemuan-pertemuan lain yang bersifat nasional maupun internasional.

Pada mulanya gedung ini merupakan bangunan sederhana yang didirikan pada tahun 1895 dan berfungsi sebagai warung kopi. Seiring dengan makin banyaknya orang Eropa terutama orang Belanda yang bermukim di kota Bandung, ditambah dengan semakin meningkatnya kegiatan mereka dalam bidang ekonomi seperti di bidang perkebunan, industri dan pemerintahan, maka diperlukan tempat untuk rekreasi yang sesuai dengan budayanya. Kebutuhan rekreasi itu antara lain terpenuhi dengan adanya gedung tersebut yang sering diperbaharui dan semakin lama makin diperluas sesuai dengan keperluan.

Pembaharuan secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1920 dan 1928, hasilnya adalah Gedung Merdeka sekarang yang megah bergaya Romawi dan sejumlah bahan bangunannya (marmer, lampu hias kristal) didatangkan dari Eropa. Arsitek pembangunan Gedung Merdeka ini adalah Van Gallen last dan C.P. Wolff Shoemaker, guru besar arsitektur di Technische Hogeschool (THS) yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung (ITB). Gedung yang luasnya 7500 m2 ini dikelola oleh organisasi Sociteit Concordia yang anggota-anggotanya terdiri kalangan elit Eropa yang bermukim di kota Bandung dan sekitarnya, terutama pengusaha perkebunan dan perwira-perwira militer. Di gedung ini terdapat ruang besar (ruang utama) tempat pertunjukan kesenian atau pertemuan, rumah makan, rumah bola (tempat bermain bilyard) dan lain-lain. Kadang-kadang ruang utamanya disewakan bagi pertemuan umum dan pertunjukan kesenian.

Persatuan Sandiwara Braga sering menyewa ruang utama ini. Pada masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) digunakan sebagai Pusat Kebudayaan dengan sebutan Dai Toa Kaikan. Namun pada kenyataannya hanya dipakai untuk kesenian, pertemuan dan kegiatan rekreasi lainnya. Pada masa revolusi (1946-1950) pernah dijadikan markas oleh para pejuang Republik Indonesia, tempat kegiatan pemerintahan Kota Bandung setelah Kota Bandung di bagi dua: bagian Utara dibawah kekuasaan Tentara Sekutu dan bagian Selatan dibawah kekuasaan RI dengan batas jalan kereta api (Desember 1945 - Maret 1946) selain itu juga berfungsi sebagai gedung tempat rekreasi yang dikelola oleh Sociteit Concordia pada masa pendudukan tentara Belanda dan pemerintah Haminte Bandung.

Menjelang Konferensi Asia Afrika, gedung ini diambil oleh pemerintah dan dipersiapkan untuk dijadikan tempat konferensi (1954). Presiden Soekarno mengganti nama ini dari Sociteit Concordia menjadi Gedung Merdeka, takala meninjau kesiapan gedung ini sebagai tempat konferensi (17 April 1955). Sejak 24 April 1980 Gedung Merdeka ini juga dijadikan Museum Konferensi Asia Afrika sebagai acara puncak peringatan ke-25 tahun Konferensi Asia Afrika. Saat ini dipakai pula sebagai Sekretariat Pusat Penelitian serta Pengkajian Masalah Asia Afrika dan Negara-negara berkembang yang berada dibawah Departemen Luar Negeri RI. Kegiatannya antara lain mengadakan ceramah, diskusi serta perpustakaan. Pemeliharaan fisik gedung sendiri dilaksanakan oleh Pengelola Gedung Merdeka yang berada dibawah Pemerintahan Daerah Propinsi Jawa Barat.

GEDUNG PAKUAN

Gedung Pakuan saat ini merupakan rumah dinas yang dijadikan sebagai tempat kediaman resmi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat dan berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata No.1 Bandung. Pada zaman Kolonial Belanda merupakan rumah kediaman resmi Residen Priangan.

Semenjak zaman kemerdekaan Gedung Pakuan sering menjadi tempat menginap serta persinggahan para tamu agung, baik pimpinan Negara RI maupun tamu resmi pemerintah dari mancanegara. Bangunan Gedung Pakuan didirikan sehubungan dengan perintah Gubernur Jenderal Ch.F. Pahud untuk kepindahan Kota Keresidenan Priangan dari Cianjur ke Bandung. Tetapi pemindahan Ibukota Keresidenan itu baru dapat dilaksanakan oleh Residen Van der Moore pada tahun 1864, setelah Gunung Gede meletus dan menghancurkan Kota Cianjur.

Gedung Pakuan memiliki langgam arsitektur Indische Empire Stijl (Gaya Empire Hindia) yang anggun monumental serta disukai oleh Jenderal Herman Willem Dandles, dari mulai dibangun pada tahun 1864 sampai selesai pembangunannya pada tahun 1867. Bangunan tersebut dirancang oleh Insinyur Kepala dari Departement van Burgerlijke Openbare Werken (B.O.W) atau DPU sekarang, yang menjadi staff dari Residen Van der Moore, Insinyur itu pula yang merancang bangunan Sakola Raja yang saat ini menjadi Kantor Polwiltabes Bandung di Jl. Merdeka Bandung pada Tahun 1866. Selama pembangunan Gedung Pakuan (1864-1867), telah dikerahkan sejumlah anggota Genie Militair Belanda, yang dibantu oleh R.A. Wiranatakusumah yang dikenal dengan sebutan Dalem Bintang. R.A. Wiranatakusumah merupakan Bupati Bandung ke-8 yang memerintah pada Tahun 1846-1874 beliau mengerahkan penduduk dari kampung Babakan Bogor atau Kebon Kawung sekarang dan Balubur Hilir yang kini terletak didepan kediaman resmi Panglima Kodam III Siliwangi Jl. Wastukancana Bandung sekarang.

Atas jasanya itu penduduk dibebaskan dari pajak, sehingga kampung itu kemudian disebut Kampung Merdeka Lio. Yang dimaksud dengan Lio dalam Bahasa Cina adalah genting, dan diproduksi di kampung Balubur Hilir. Adapun urutan para Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat yang pernah menempati rumah dinas di Gedung Pakuan tersebut adalah:

*Mas Sutarjo Kartohadikusumo (Soetarjo Kartohadikoesoema) pada Tahun 1945-1946;
*Mr. Datuk Jamin ( Djamin ) yang memerintah pada Tahun 1946-1947;
*Mas Sewaka pada Tahun 1947-1952;
*R.Sanusi harjadinata pada Tahun 1952-1956;
*R.Ipik Gandamana memerintah pada Tahun 1952-1960;
*Mayjen.H. Mashudi yang memerintah pada Tahun 1960-1965 dan 1965-1970;
*Mayjen Solihin Gautama Purwanegara pada Tahun 1970-1975;
*Mayjen. H.Aang Kunaefi yang memerintah pada Tahun 1975-1980 dan 1980-1985;
*Mayjen.H.Yogie S.Memet pada Tahun 1985-1993;
*Mayjen. R.Nuriana mulai 23 Mei 1993-1998 dan 1998 sampai sekarang yang akan berakhir tahun 2003 mendatang.

Sejak Jaman Kolonial, Gedung Pakuan telah menjadi tempat persinggahan orang-orang penting (VIP), tamu resmi, dan tokoh dunia. Tercatat antara lain Raja Siam Somdet Phra Paramendr Maha Chulalonkorn pada Tahun 1901, Perdana Menteri Perancis Georgeos Clemenceau yang datang ke Bandung Tahun 1921. Kemudian juga bintang film Charlie Chaplin dan Mary Picford pada Tahun 1927. Masih di Tahun 1920-an gitaris kaliber dunia, Andreas Segovia sempat memetik dawai gitarnya di depan Residen Priangan beserta tamunya.

Ketika Konferensi Asia Afrika berlangsung di kota Bandung pada Tahun 1955, sejumlah Tokoh, Pimpinan Negara-negara Asia Afrika singgah untuk beristirahat di Gedung Pakuan, diantaranya: Perdana Menteri (PM) Birma U Nu, PM Srilangka Sir John Kotelawala, PM Pakistan Moh. Ali, Jendral Carlos P. Rumulo dari Filipina, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Pangeran Norodom Sihanoouk dari Kamboja, PM RRC Zhou Enlai serta beberapa Pejabat Negara lainnya. Pada kunjungannya tahun 1955, PM India Jawaharlal Nehru sempat menyatakan dalam pidatonya, bahwa: “Bandung is Capital City of Asia Afrika (Bandung adalah Ibukota Asia Afrika)”.

Sejarah diplomatik mencatat, bahwa pada hari Kamis sore, tanggal 22 April 1955, di ruang tengah Gedung Pakuan telah ditandatangani Komunike bersama tentang Dwi Kewarganegaraan antara Pemerintah RI dan RRC. Masing-masing pihak diwakili oleh Menteri Luar Negeri RI Mr. Sunario dan PM Zhou Anlai yang mewakili RRC. Tokoh pemimpin lainnya yang sempat berkunjung ke Gedung Pakuan pada tahun 1950-an adalah Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito dan kemudian Presiden Uni Soviet Voroshilov. Selain tiu, diawal tahun 1960-an Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy juga sempat minum teh di Gedung Pakuan. Dalam Kunjungan muhibah ke Bandung Tahun 1971 Sri Ratu Belanda Juliana beserta Pangeran Bernhard sangat terpesona menyatakan kepada tuan rumah, agar bangunan lama dengan gaya arsitektur Da Indische Empire Stijl yang langka itu dapat dipertahankan, dipugar dan dilestarikan. Tahun 1990, bangunan Gedung Pakuan rampung dipugar dengan menelan biaya lebih dari satu milyar rupiah, sesuai dengan apa yang diharapkan Pangeran Bernhard dan didambakan pula oleh para konservator, pelestari bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung. Sehingga Gedung Pakuan yang berwibawa itu masih tetap berfungsi sebagai landmark atau ciri visual Kota Bandung.

GEDUNG YAYASAN PUSAT KEBUDAYAAN (YPK)

Gedung Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK) berlokasi di Jl. Naripan No.7 Bandung dan merupakan Gedung pertunjukan kesenian seperti: Wayang Golek, tembang dan tari tradisional Sunda, Teater, Lomba Seni (atau dalam Bahasa Sunda disebut Pasanggiri, Pameran Lukisan atau Seni Rupa lainnya). Gedung YPK sering pula digunakan sebagai tempat latihan kesenian, seminar, kongres, rapat, pertemuan, diskusi kebudayaan, pesta perpisahan sekolah, bahkan sejak tahun 1980-an, disebabkan kesulitan keuangan, gedung tersebut disewakan kepada umum untuk pesta perkawinan atau hajat keluarga.

Pada Zaman Kolonial Belanda, Gedung YPK merupakan Sositet (Balai Pertemuan) yang bernama Ons Genoegen. Tempat main bilyar, catur, main kartu, sambil makan minum mendengarkan hiburan musik dari band atau orkes kecil. Di zaman pergerakan tahun 1930-an, para tokoh politik nasional seperti Bung Karno, dan yang lain-lainnya sering mengadakan vergadering (rapat) atau ceramah di tempat ini.

Dalam periode 1950-1980, gedung YPK sempat menjadi pangkalan atau persinggahan para Budayawan Bandung, seperti Seniman Teater Jim Liem (Jim Adilimas), Suyatna Anirun dan orang-orang “Studiklub Teater Bandung” (STB); Sasterawan Ayip Rosidi, Rustandi Kartakusumah, Rahmatullah Ading Affandi (RAF), dan kawan-kawannya. LBBS berkantor di bangunan induknya. Surat Kabar Warta Bandung dan Majalah Sunda pernah berkantor disalah satu bagian ruangan sayapnya. Selain itu, gedung YPK juga dijadikan alamat sekretariat beberapa Perkumpulan Seni dan Budaya seperti halnya Caraka Sundanologi.

Sumber: Ensiklopedi Sunda
http://www.sundanet.com/artikel.php?id=99